Irwan Prayitno-Nasrul Abit Dilantik Presiden Jokowi

Gub. Sumbar Terpilih
Sumatera Barat (12/2) — Petahana Irwan Prayitno dan Nasrul Abit dilantik di Istana Negara oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa amanah 2016 – 2021, hari ini, Jumat (12/2).
 
“Kami mohon doa restu dan sokongan dari segenap jajaran SKPD Pemerintah Daerah Provinsi, struktur pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat, agar kita mampu menjalankan amanah dalam mengembangkan Sumatera Barat ini terus lebih baik dan sejahtera,” kata Irwan melalui laman media sosial miliknya.
 
Lebih lanjut ia memohon doa dan sokongan dari segenap ‘Alim Ulama, Cadiak Pandai, Ninik-Mamak, Tetua Adat, Bundo Kanduang dan Wali Nagari, “Agar kita bersama mampu mensinergikan dan mengharmonisasikan koordinasi dan komunikasi di ranah Minang ini,” ujarnya.
 
Irwan mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat Sumatera Barat, baik yang di ranah maupun yang di rantau.
 
“Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepada kami, mohon doanya agar kami dapat menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah mudahkan langkah kami dan kita semua, demi Sumatera Barat yang adil, makmur, dan sejahtera, Amin ya Rabbal ‘Alamiin,” pungkasnya.
 
Pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abbit dilantik bersama dengan 6 pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih lainnya, yaitu:
 
1. Muhammad Sani-Nurdin Basirun (Kepulauan Riau);
2. Zumi Zola-Fachrori Umar (Jambi);
3. Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Bengkulu);

4. Sahbirin Noor-Rusdi Resnawan (Kalimantan Selatan);
5. Irianto Basire-Udin Hianggio (Kalimantan Utara); dan
6. Olly Dondokambey-Steven Octavianus Kandou (Sulawesi Utara).
 
Pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut terpilih dalam pilkada yang dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015 lalu.
Sumber : pks.or.id

Taujih Lengkap Ustadz Hilmi Aminuddin di Rakornas PKS

“Dalam Rakornas yang merupakan kewajiban konstitusional dalam jamaah kita yang alhamdulillah dalam mata rantai sebelumnya telah kita laksanakan bersama dengan suatu langkah-langkah yang patut diteladani oleh partai-partai lain, oleh jamaah-jamaah lain, dari mulai menyelenggarakan Majelis Syuro kemudian munas, mukernas, dan sekarang rapat koordinasi nasional. Seluruhnya, alhamdulillah, digambarkan betapa kesatuan langkah-langkah kita menyatu. Allahu ghoyyatuna. Continue reading

Aher Terima Penghargaan ke-192 dari DPD RI dan Markplus

JAKARTA (11/12) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) terus mencetak prestasi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan firma pemasaran ternama Markplus memberikan penghargaan Regional Marketing Award 2015 di Jakarta, Kamis (11/12) malam. 

Penghargaan kategori Gold Champion itu diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Bagi Aher, prestasi itu merupakan penghargaan prestisius ke-192 selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jabar.
Continue reading

Saduddin: Solusi Tenagna Honorer K2 Butuh Dukungan Berbagai Pihak

SaduddinJakarta, Anggota Komisi DPR RI Saduddin mengungkapkan bahwa solusi yang disampaikan KemenPAN-RB untuk masalah tenaga K2 dalam rapat kerja dengan komisi II, membutuhkan dungan berbagai pihak

“Solusi yang dihasilkan, baru satu tahap untuk penyelesaian masalah, perlu proses selanjutnya agar solusinya menjadi konkrit” ujar Saad. Hal ini disampaikan disampaikan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Continue reading

Ketua Fraksi PKS: Tolak Dana Aspirasi Jadi Panggung Politik

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, meminta pro kontra Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi, agar dihentikan.

Sebab, ia melihat ada nuansa politik para anggota legislatif mencari popularitas dengan sikap menolak.

“Orang yang katakan berapi-api menurut saya itu ingin panggung politik. Jangan-jangan kalau disetujui diam-diam ambil juga,” kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.

Jazuli meminta pemerintah juga jangan terpengaruh polemik. Pemerintah harus melakukan pengkajian terkait usulan program aspirasi ini.

“Saran saya, seharusnya pemerintah lihat dulu apakah cocok enggaksama RPJMN. Kalau cocok silakan, tapi kalau enggak ada uangnya jangan dipaksakan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan ada penafsiran yang tidak tepat di masyarakat. Kata Jazuli, itu bukan dana, tapi program. “Kalau dana kesannya ambil dana,” ujar Jazuli.

Dengan sikap penolakan dari pemerintah, PKS tidak akan ngotot. “PKSenggak ngoyo. Kalau ada jalan, kalau enggak ya gak apa,” katanya.

Anggota legislatif meminta kenaikkan dana aspirasi dari sebelumnya Rp1,6 miliar menjadi Rp20 miliar per tahun.  Permintaan itu diajukan dalam RAPBN 2016. (ase)

SUMBER : http://politik.news.viva.co.id/news/read/642778-ketua-fraksi-pks–tolak-dana-aspirasi-jadi-panggung-politik

Ketua PKS Sulsel: Peta Politik di Pilkada Sulsel Berubah

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Arsyam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus larangan politik dinasti pada UU Pilkada, memunculkan beragam reaksi dari lapisan maasyarakat termasuk pimpinan partai politik.

Ketua PKS Sulsel, Akmal Pasluddin menilai semua pihak harus menghormati keputusan MK. Menurutnya keputusan MK final dan mengikat.

Yang pasti, kata Akmal, ikut sertanya keluarga petahana di Pilkada akan membuat pertarungan semakin dinamis.

“Ini akan merubah peta Pilkada dibeberapa daerah di Sulsel,” katanya, Kamis (9/7/2015). (*)

Penulis: Ilham Arsyam
Editor: Suryana Anas
SUMBER : http://makassar.tribunnews.com/2015/07/09/ketua-pks-sulsel-peta-politik-di-pilkada-sulsel-berubah

DPR: Biaya Haji Seharusnya Bisa Lebih Murah Lagi

JAKARTA (8/7) – Turunnya ongkos naik haji 2015 hingga 502 dolar AS cukup melegakan masyarakat. Namun sebenarnya biaya haji ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi lewat penghematan biaya katering, penginapan, dan optimalisasi bunga atau bagi hasil dari dana nasabah.

Hal tersebut menjadi fokus Talkshow“Dinamika Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2015” yang berlangsung di Planet Haji Umrah (PHU) Thamrin City 3A, Jakarta, Rabu (8/7). Talkshow ini mendatangkan narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI, Fikri Faqih. Hadir pula koordinator Planet Haji Umrah, Teguh Iman Perdana serta para pengusaha biro jasa dan barang haji

Anggota DPR asal Fraksi PKS ini membeberkan skema bagaimana ongkos haji ini sebenarnya masih bisa turun lagi. “Awalnya pemerintah lewat Kementrian Agama hanya mengusulkan penurunan sebesar US$20. Kita di Komisi VII merasa angka itu terlalu kecil, sehingga kita sisir biaya apa saja yang bisa dipotong,” jelas pria asal Kabupaten Tegal ini.

Faktor terbesar pengurangan ongkos haji, kata dia, adalah dari komponen biaya penerbangan. Selama ini ada dua maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji.Yakni maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Namun sayangnya komponen besar ongkos haji ini tak pernah diaudit. “Ketika kita panggil pihak maskapai, ternyata bisa dipotong sangat banyak,” cetus Fikri.

Kalau pembahasan di DPR masih punya waktu lebih, Fikri yakin penghematan ongkos naik haji akan jauh lebih banyak. Terutama dari biaya katering dan penginapan. Sehingga biaya pun bisa diturunkan lagi.

Misalnya, masalah katering. Saat Komisi VIII mencek biaya katering mencapai 12 real per porsi makan. Namun ternyata ketika sampai ke jamaah, kualitas, dan kuantitas makanannya seharga 5 sampai 7 real. “Ini karena sudah jatuh sampai tangan kesekian,” kata dia prihatin.

Karena itu Fikri yakin ongkos naik haji pada tahun 2016 akan bisa turun lebih rendah lagi. Apalagi bila pemerintah berhasil melobi ketua Muasasa untuk menurunkan ongkos haji selama di Saudi. Menurutnya pemerintah bisa dengan mudah melobi, karena Ketua Muasasa saat ini, Syeikh Mustofa Damanhuri adalah warga Saudi yang kebetulan lahir di Tegal, Jawa Tengah.

Fikri menambahkan bahwa berbagai masukan dari masyarakat terutama terkait penurunan biaya haji akan dimasukkan dalam revisi undang-undang terkait haji dan umrah. Dia juga meminta agar berbagai elemen masyarakat giat mengadakan edukasi terhadap calon jamaah haji dan umrah. Agar beberapa kejadian masyarakat yang tertipu dengan travel haji umrah abal-abal bisa terus ditekan.

Edukasi Haji

Sementara itu dalam sambutannya koordinator Planet Haji Umrah, Teguh Iman menjelaskan bahwa talkshow ini merupakan bagian dari edukasi terhadap masyarakat dan biro travel haji umrah agar lebih memahami problematika penyelenggaraan ibadah tersebut. Selain itu pihaknya juga ingin menawarkan sebuah konsep layanan baru di bidang haji dan umrah.

“Salah satu tujuan adanya Planet Haji Umrah di Thamrin City lantai 3A ini untuk mengedukasi dan memudahkan masyarakat yang hendak berangkat haji dan umrah. Para biro travel haji, pedagang penyedia kebutuhan dan oleh-oleh haji disatukan dalam konsep one stop service di pusat grosir strategis ini,” terang dia.

Konsep ini diklaimnya merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. “Para calon jamaah bisa langsung belanja kebutuhan haji dan umrah, mulai dari pemilihan biro travelnya hingga pernak pernik perlengkapannya di satu tempat,” kata Teguh.

Planet Haji Umrah ini sendiri terletak di pusat grosir Thamrin City lantai 3A jalan KH Mas Mansyur. Lokasinya  yang mudah diakses dengan angkutan umum termasuk kereta komuter, menjadikan pusat grosir ini menjadi favorit warga yang ingin berbelanja barang berkualitas dengan harga grosir.

MPR Usulkan Kasman Singodimedjo Jadi Pahlawan Nasional

Jakarta (7/7) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengusulkan Kasman Singodimedjo untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Hidayat menilai Kasman Singodimedjo sebagai sosok yang berperan dalam merumuskan konsep konstitusi negara.

“Saya sudah mengusulkan agar Mr Kasman Singodimedjo mendapatkan gelar pahlawan nasional. MPR mendorong agar tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah pembentukan bangsa mendapat gelar pahlawan nasional,” kata Hidayat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Hidayat menjelaskan, Kasman Singodimedjo adalah Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia adalah lulusan Rechtshogeschool yang namanya banyak disebut dalam sejarah Indonesia.

Selain Ketua Jong Islamiten Bond, lanjut Hidayat, Kasman Singodimedjo adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia juga berlatar belakang militer dan ikut masa-masa perjuangan melawan Belanda.

“Mr Kasman Singodimedjo berjasa dalam proses penyusunan UUD 1945. Jasanya sangat besar bagi republik ini,” ujar legislator PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta II yang meluputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri itu.

Kasman Singodimedjo dilahirkan di Purworejo 25 Februari 1904. Ia diangkat menjadi Jaksa Agung pada 6 November 1945. Saat menjabat Jaksa Agung, Mr Kasman pernah mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung No. 3, 15 Januari 1946. Melalui Maklumat ini ia mengajak gubernur, jaksa, dan polisi membuktikan diri bahwa mereka menjunjung hukum dan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Pada masanya juga ada instruksi Jaksa Agung yang sangat penting bagi perkembangan eselon dan tata kerja kejaksaan selanjutnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI