Penjelasan PKS Soal Beredarnya Surat Pemberhentian Fahri Hamzah

Jakarta (3/4)- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman 20151029172645327.jpgmerespons beredarnya gambar yang mengesankan sebagai bagian dari surat keputusan Majelis Tahkim kepada kader PKS Fahri Hamzah.

Berikut tanggapan resmi dari Presiden PKS yang saat ini tengah menjalankan tugas reses di daerah pemilihannya di wilayah Garut, Jawa Barat, pada Ahad (3/4) siang.

Saya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut. Jadi saya tidak bisa mengomentari surat tersebut.

Bahwa ada keputusan Mahkamah Partai (di PKS disebut Majelis Tahkim atau MT) terkait saudara Fahri Hamzah (FH) itu betul, tapi kami belum mempublikasi keputusan tersebut. Kami berpegang pada taat asas, sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.

Saya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan MT tersebut kepada FH dalam bentuk SK DPP PKS. Saya sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016 dan tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya. Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan Keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan.

Sekian penjelasan saya, mohon maaf dan terima kasih. Salam.

Mohamad Sohibul Iman

sumber : pks.id

Silaturahim KMP, PKS Konsisten Awasi Pemerintah

Jakarta (31/3) — Petinggi partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan silaturahim di Kantor DPP PKS, Jln_DSC0994.JPG TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam.

Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman menyebutkan pertemuan tersebut hanya agenda silaturahim biasa. Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menyebut anggota KMP sudah lama tidak bertemu.

“Ini adalah momentum masing-masing kita punya keluangan waktu untuk bertemu, intinya adalah silaturahim karena kita sudah lama tak bertemu,” ujar Kang Iman selepas pertemuan.

Kang Iman mengatakan beberapa agenda yang dibahas adalah beberapa permasalahan bangsa, kondisi perekonomian sosial, termasuk beberapa agenda di DPR. “Sebagai partai politik tentu kita membicarakan masalah kebangsaan,” ungkapnya.

Soal eksistensi KMP, PKS menghormati sikap politik masing-masing partai. Meski begitu, KMP memiliki semangat yang sama untuk membangun negara. Bagi Kang Iman, tetap harus ada check and balances dalam politik sehingga tak semua harus merapat ke pemerintah.

“Ini juga saya sampaikan ke Presiden Jokowi kemarin pada saat kunjungan. Justru karena posisi kita beda, kita bisa komplementer, saling melengkapi. Di dalam, di luar sama saja. Saya kira check and balances bisa dipertahankan,” kata Kang Iman.

Nampak hadir dalam agenda yang dibalut suasana penuh keakraban itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Kedatangan mereka disambut Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman.

Beberapa petinggi partai-partai KMP juga turut menghadiri jamuan makan malam di Aula Utama Gedung DPP PKS. Tampak yang hadir, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PPP Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Umum PAN Didik J Rachbini.

Keterangan Foto: Ketua Umum Partai Gokar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri-kanan), selepas pertemuan petinggi KMP di Gedung DPP PKS Jakarta, Kamis (31/3/2016)

Legislator PKS Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2016

Lampung Tengah (31/3) – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengajak seluruh masyarakat masyarakat JunaidiIndonesia sukseskan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016.

“Oleh karena, dunia usaha saat ini semakin kompetitif. Sehingga, database tersebut penting untuk memetakan sebaran potensi ekonomi, juga menjadi rujukan bagi kebijakan perekonomian ke depan,” jelas Junaidi dalam Sosialisi Sensus Ekonomi 2016 di Sesat Agung dan Nuwo Balak, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Kamis (31/3).

Junaidi mengingatkan anggaran negara yang dikeluarkan untuk sensus tersebut sangat besar yang berasal dari uang rakyat.

“Sedangkan, kita juga butuh data yang akurat. Oleh karena itu, agar terkumpul data yang akurat, masyarakat yang menjadi responden sensus harus berikan data yang benar,” jelas Alumnus Magister Manajemen dari Universitas Lampung ini.

Di sisi lain, Junaidi mengingatkan agar BPS, sebagai badan otoritas pelaksana sensus, dapat lebih optimal dalam melakukan akurasi data.

“Sebab, hal itu akan berhubungan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, pun dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha,” ujar Legislator PKS dari Dapil Lampung II ini.

Oleh karena itu, dengan adanya optimalisasi pendataan yang dilakukan oleh BPS ini dapat mengokohkan kembali peran BPS dalam revisi UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

“Undang-Undang itu beberapa pasalnya bicara posisi BPS, tapi di sana BPS belum dikokohkan sebagai satu-satunya lembaga negara yang punya otoritas pendataan,” tandas anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa serta Direktur Statistik Distribusi BPS RI Anggoro yang juga menjadi narasumber, dengan moderator oleh Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly

Sumber : pks.id

Ledia Hanifa: Sejahterakan Petani Tidak Cukup dengan Alat Pertanian

Jakarta (31/3) – Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menyeluruh. LediaMemenuhi kesejahteraan petani tidak cukup dengan hanya memberi fasilitas alat pertanian.

“Tetapi tidak cukup hanya alatnya saja. Kebijakan pertanian semestinya menyeluruh,” ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dikantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ledia memberikan lima saran terkait bagaimana pemerintah seharusnya fokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

“Pertama, kebijakan irigasi yang bekerja sama antara KemenPU dan Kementan dalam pembangunan dan revitalisasi dam/waduk, irigasi primer, sekunder dan tersier sehingga terjamin keberlangsungan ketersediaan air,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya luas lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah. Minimal seorang petani menggarap 2 hektar sawah dan dijamin ketersediaan pupuknya.

“Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan harga gabah yang berpihak pada petani dan memotong jalur distribusi hasil pertanian sehingga selisih harga di petani dengan di pasaran tidak terlalu besar,” ujar Ledia.

Ledia juga menyarankan pemerintah untuk mulai memikirkan asuransi pertanian yang terjangkau preminya tapi benar-benar memberikan perlindungan kepada petani.

Sebagai perbandingan, menurutnya Indonesia dapat belajar kepada negara yang punya kelebihan dalam pengelolaan pertanian.

“Tidak ada negara yang secara utuh sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk Jepang bagus dalam mekanisasi, litbang, dan pengolahan pasca panen,” pungkas Ledia.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa

sumber : pks.id

Iskan Pertanyakan Kecilnya Penurunan Harga BBM

Padang Lawas (31/3) – Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan kecilnya harga penurunan IskanBBM yang telah diumumkan pemerintah per 30 Maret 2016.

Iskan mempertanyakan penurunan harga BBM hanya Rp 200 untuk jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina DEX, dan Pertalite. Menurutnya, pemerintah selama ini dinilai tidak transparan dalam tata kelola dan penentuan harga BBM. Padahal, dalam penentuan harga BBM, pemerintah berpatokan pada harga minyak dunia.

“Saat harga minyak dunia naik, pemerintah mengeluh karena harus menambah subsidi minyak dengan standar dunia. Namun, saat harga minyak dunia turun, pemerintah kesulitan untuk menurunkan sesuai harga dunia,” jelas Iskan di sela-sela reses di Padang Lawas, Sumatera Utara, Rabu (30/3/2016).

Tingginya harga BBM saat ini, menurut Iskan, karena adanya tiga kebijakan pengelolaan energi yang salah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Pertama, adanya pemberlakuan pajak daerah yang berbeda, memaksa harga BBM cenderung tinggi di beberapa wilayah.

“Contohnya, harga BBM di Bali lebih mahal dari daerah lain,” tambah Iskan.

Kedua, biaya logistik yang tidak efisien di hilir, karena tidak langsung disalurkan ke konsumen.

Ketiga, tidak terintegrasinya sistem pengelolaan antara energi minyak bumi, gas, dan transportasi.

“Pengelolaan BBM, gas, dan transportasi masing-masing jalan sendiri. Belum lagi, masing-masing ada kepentingan yang membuat pengelolaan energi makin buruk,” jelas Iskan.

Selain tiga jenis BBM di atas, pemerintah juga telah mengumumkan penurunan harga BBM jenis Premium dan Solar sebesar Rp 500. Pemerintah menjelaskan kisaran harga tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang masih mengalami kenaikan dalam waktu tiga bulan mendatang, yaitu sebesar USD 40-50.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis

Sumber : pks.id

Hadapi MEA, Hidayat Minta Bangsa Indonesia Tidak Minder

Jakarta (29/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Bangsa Indonesia seharusnya tidak mengalami Hidayatrendah diri (inferiority complex) saat menghadapi negara asing dalam konteks global.

Demikian disampaikan Hidayat saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan Nasional di Gedung Pascasarjana Universitas UHAMKA yang diselenggarakan oleh DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Senin lalu (28/3).

“Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Seharusnya sikap menghormati  bangsa lain tidak menjadikan kita bangsa yang minder dengan warga asing. Justru hadirnya MEA harus kita sikapi secara positif,” jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan bangsa Indonesia dari awal telah berdimensi global. Hal itu ditunjukkan dengan masuknya beberapa pemikiran dari Timur Tengah yang dibawa oleh beberapa pahlawan atau ulama di Indonesia.

“Misalnya, Hasyim Asyhari dan Ahmad Dahlan yang membawa pemikiran saat melaksanakan Haji di Arab Saudi. Pengalamannya saat di luar itulah yang menginspirasinya berdakwah dan membebaskan tanah air dari para penjajah,” jelas Legislato PKS dari Dapil Jakarta II ini.

Oleh karena itu, Hidayat meminta sinergitas pemerintah dengan pengusaha (private sector) perlu ditingkatkan. Agar, kualitas pendidikan di tanah air menjadi lebih baik, terutama dalam bersaing di dunia global.

“Sinergitas inilah yang akan melahirkan nilai tambah (added value) dalam dunia pendidikan kita. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak ingin para pengusaha hanya memanfaatkan warga sebagai TKI tanpa ada intervensi dari pemerintah, terlebih saat adanya MEA seperti saat ini,” jelas Anggota Komisi Bidang Sosial DPR RI ini.

Hadir sebagai narasumber lainnya Agus Triyanto (Direktur Perencanaan Kemenakertrans) dan Abdul Rahman A. Ghani (Direktur Pascasarjana UHAMKA).

Sumber : pks.id

Presiden PKS Kecam Bom Bunuh Diri di Lahore

Jakarta (29/3) — Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman mengecam aksi bom bunuh Sohib1.jpgdiri di Lahore, Pakistan yang menyebabkan sedikitnya 65 korban jiwa dan lebih dari 300 orang terluka.

Sohibul Iman menyebut siapapun pelakunya, tindakan membunuh warga sipil  tak bisa dibenarkan. “Tindakan membunuh warga sipil tak bisa diterima oleh nilai-nilai manapun,” kata Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga mengucapkan duka cita kepada para korban dan negara Pakistan atas kejadian tersebut. “Keluarga besar PKS turut berbela sungkawa atas tragedi di Lahore,” papar Kang Iman.

Negara, papar Kang Iman, tidak boleh kalah dan takut dengan tindakan teror yang menyasar warga sipil. Kang Iman meminta dunia meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya serangan teror ke fasilitas umum dan menyerang warga sipil.

Sebelum ini, ujar Sohibul Iman, tindakan teror juga telah menjadi tragedi kemanusian di beberapa negata lain seperti Perancis dan Belgia. Ia menyebutkan, PKS mengutuk berbagai bentuk teror tersebut dan meminta dunia memberi perhatian dan kewaspadaan lebih agar kejadian serupa tak terulang dimanapun.

Keterangan Foto: Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman

Sumber : pks.id

Menkumham Harus Evaluasi Lapas Secara Integral

Jakarta (28/3) – Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta Kementerian AlmuzzamilHukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi lembaga pemasyarakatan (lapas) secara integral. Evaluasi ini dilakukan menyusul kericuhan di Lapas Malabero, Bengkulu ketika diadakan razia dadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu.

“Evaluasi lapas harus integral dilakukan Kemenkumham. Sehingga solusinya pun akan integral. Termasuk pembenahan regulasi, SDM Lapas, pola kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan aparat keamanan,” ujar Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, no.82, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Almuzzamil menuturkan bahwa solusi penanggulangan peredaran narkotika di Lapas harus memiliki terobosan-terobosan baru dengan merujuk kepada negara lain yang berhasil menuntaskan permasalahan narkoba.

“Terobosan-terobosan kebijakan perlu dilakukan dengan belajar kepada negara-negara tetangga yang mungkin lebih baik dalam mengelola Lapas,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada solusi yang instan atas permasalahan ini. Terlebih, kasus kebakaran dan kericuhan di Lapas sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah, karena Lapas pada umumnya kelebihan muatan dari para napi.

“Karena memang masalah Lapas masalah yang kompleks. Kebakaran dan kericuhan lapas juga sudah berulang terjadi karena lapas umumnya memang over-capacity para napi, terutama napi narkoba,” pungkas Almuzzamil.

Sebelumnya diketahui, pada Ahad (27/3/2016) lalu terjadi kericuhan dari semua penghuni Lapas saat petugas BNNP Bengkulu datang, disusul dengan kebakaran yang menewaskan 5 tahanan.

Keterangan Foto:  Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf

Sumber : pks.id

MSI: Berkhidmat Adalah Gen Kader PKS

Presiden PKS
Presiden PKS

Pekanbaru (14/2) — Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa (semangat) berkhidmat adalah gen PKS. Ia sudah menjadi bagian inhern dalam diri kader PKS selama ini. Dimulai sejak gerakan dakwah ini belum menjadi partai belasan tahun yang lalu. Hal ini Sohibul Iman sampaikan dalam arahannya di Rakorwil DPW PKS Riau di Aula hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Ahad (14/2) siang. Continue reading