Politikus PKS: Wartawan atau Siapapun Jangan Jadi Corong Israel

Jakarta (30/3) — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar soal polemik pertemuan sejumlah hiday1.jpgwartawan senior Indonesia dengan PM Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Menurutnya wartawan jangan sampai menjadi corong Israel.

“Wartawan atau siapapun dengan orang-orang Israel jangan menjadi corong Israel,” ujar Hidayat di JCC, senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

‎Menurut politisi PKS ini siapapun berhak melakukan pertemuan dengan siapa saja, asalkan usai pertemuan tidak membawa ide-ide yang bertolak belakang dengan garis politik bangsa.

Dalam konteks ini, kata Hidayat jangan sampai usai pertemuan para wartawan membawa ide-ide Israel.

“Sebagai pribadi-pribadi ketemu siapapun kan suatu yang tak terhindarkan ya. Tapi kemudian membawa ide-ide Israel untuk diperjuangkan atau menjadi corong Netanyahu agar bisa membuka hubungan dengan Israel, saya kira itu tidak tepat,” paparnya.

Menurut Wakil Majelis Syuro PKS ini, posisi indonesia sudah jelas terhadap Israel.

Indonesia melihat Israel sebagai penjajah Palestina. Sikap tersebut ditegaskan presiden Joko Widodo dalam KTT OKI awal Maret lalu di Jakarta.

“Sehingga tidak mungkin Indonesia membuka hubungan dengan Israel,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam laman resmi kementerian luar negeri Israel, Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu pada Senin (28/3/2016) bertemu delegasi wartawan-wartawan senior Indonesia yang datang ke Israel atas undangan dan inisiatif kemenlu Israel.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tribunnews.com

Politikus PKS Optimistis TNI Mampu Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Langkah cepat pemerintah Indonesia merespons penyanderaan 10 WNI oleh A.Zainuddizn.JPGkelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan patut diapresiasi.

Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin yakin pemerintah mampu mengatasi kasus panyanderaan tersebut dan membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan selamat.

“Saya melihat koordinasi Kemenlu, TNI dan BIN juga Polri sudah baik. Dengan pengalaman dan strategi yang baik, saya yakin TNI bisa mengatasinya dan membebaskan 10 WNI yang disandera. Dulu TNI sukses bebaskan WNI di Somalia,” ujar Zainuddin dalam keterangannya, Rabu (30/3/2016).

Menurut Zainuddin, TNI tentunya sudah memiliki strategi efektif baik persuasif maupun ofensif yang bisa digunakan dalam operasi pembebasan ini.

Namun, Politikus PKS itu mengingatkan selain pentingnya operasi pembebasan WNI dari Abu Sayyaf, terdapat dua hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintah di masa akan datang.

Pertama, katanya, penyanderaan ini merupakan efek dari tidak terselesaikannya masalah regional di Filipina Selatan, yaitu separatisme dan terorisme. Dua isu non-tradisional ini menjadi pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan.

“Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan oleh milisi Somalia. Negara-negara ASEAN sepertinya harus mereview code of conduct dan ASEAN Way. Ini masih dalam wilayah ASEAN, lho! ASEAN sudah mendeclare komitmen Masyarakat Keamanan ASEAN sebagai pilar ASEAN Community. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang jamin kasus ini tidak berulang di masa depan jika masalah Filipina Selatan tidak selesai,” cetusnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan dan Luar Negeri, Ahmad Zainuddin

Sumber: Tribunnews.com

6 Pertimbangan Fraksi PKS Setuju UU ITE Direvisi

Jakarta (29/3) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat menyetujui revisi atas UU 11/2008 tentang NasirInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menjelaskan, persetujuan revisi UU tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama, kata Nasir Djamil yakni perlunya ditinjau kembali pasal 27 ayat 3 terkait dengan delik pencemaran nama baik. Hal itu merujuk kepada rumusan Convention on Cyber Crime Budapest tahun 2001 yang tertuang dalam European Treaty Series (ETS) Number 185. Di mana, delik pencemaran nama baik tidak termasuk dalam penggolongan cyber crime. Lalu, delik pencemaran nama baik itu sendiri telah diatur dalam KUHP.

“Pertimbangan selanjutnya yakni perlunya pengurangan ancaman pidana di dalam UU ini sehingga lebih memberikan prinsip keadilan dan kebermanfaatan dalam kontrol sosial kepada masyarakat,” tambahnya di hadapan ratusan konstituen saat menggelar reses di Aceh Besar.

Lebih lanjut politikus yang sudah tiga periode terpilih menjadi wakil rakyat ini mengatakan, pasal 31 UU ITE disebutkan intersepsi untuk penegakan hukum dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah. “Padahal putusan MK tahun 2006 menyatakan bahwa persoalan intersepsi harus diatur UU,” imbuhnya.

Dasar pertimbangan lainnya, lanjut pria yang akrab disapa Ustad Endje ini yakni isu-isu strategis seperti pengambilan data oleh asing yang belum terakomodasi di UU ITE, perlunya dibuat aturan yang memperketat para pekerja Asing di bidang IT, lalu mirroring ke luar negeri juga wajib diatur.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah ketentuan alasan pemaaf dalam RKUHP, pertanggungjawaban korporasi, perihal perubahan dan penyesuaian pidana, pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.

Terakhir, beber Nasir Djamil, terkait pasal penghinaan presiden. Kata Nasir Djamil, aturan terkait penghinaan presiden menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan putusan MK yang telah mencabut pasal ini melalui judicial review tahun 2006.

“Pemerintah menganggap bahwa pasal ini berusaha menjaga martabat presiden sebagai kepala negara,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil

Sumber: rmol.co

Sepuluh WNI Disandera di Filipina, Pemerintah Diminta Gerak Cepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sepuluh warga negara Indonesia (WNI) disandera oleh kelompok bersenjata Sukamtaaa.jpgFilipina yang diduga Abu Sayyaf. Mereka meminta tebusan sekitar Rp 15 miliar. Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, hal itu harus  dipastikan kebenarannya apakah yang menyandera WNI kelompok Abu Sayyaf atau bukan.

“Kedua, yang harus segera dilakukan adalah menyelamatkan 10 WNI yang disandera. Pemerintah harus gerak cepat,” katanya, Selasa, (29/3). Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, terang dia, harus segera mengambil langkah taktis untuk diplomasi dan kerja sama dengan pemerintah Filipina.

Selain itu, pemerintah diminta segera mencari solusi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya, apakah dengan memenuhi tebusan Rp 15 miliar itu satu-satunya solusi? Atau dengan solusi dan taktik lain yang lebih jitu.

“Langkah konkret pemerintah Indonesia sangat segera diperlukan mengingat, pertama adalah kewajiban negara untuk memberi perlindungan bagi warganya. Kedua, pihak penyandera memberi batas waktu hanya 5 hari.”

Mudah-mudahan, lanjutnya, semua sandera bisa bebas dengan selamat. Pihak Kementerian Luar Negeri sebelumnya masih berupaya mengonfirmasi kabar yang menyatakan sepuluh WNI ditangkap kelompok Abu Sayyaf.

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta

Sumber: Republika.co.id

Wakil Ketua MPR Tagih Janji Pemerintah Soal Kuota Haji

Jakarta (28/3) — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan kegagalan pemerintah untuk meminta HidayatNurWahid_GATRA_ArdiWidiYansah2penambahan kuota haji tahun 2016.

Ia meminta pemerintah untuk terus mengusahakan penambahan kuota bagi jamaah haji asal Indonesia. Jangan sampai, upaya meminta penambahan kuota haji, itu gagal karena upaya yang dilakukan pemerintah, terutama Kementerian Agama kurang maksimal.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat usai menyampaikan ceramah dihadapan calon jamaah haji di lingkungan Bank Indonesia, Sabtu (26/3).

Karena itu kata Hidayat Menteri Agama harus berusaha lebih keras lagi dalam meminta penambahan jatah kuota bagi jamaah haji Indonesia. Apalagi Menteri Agama  pernah berjanji untuk meningkatkan kuota haji.

“Intinya harus diusahakan secara maksimal. Kalau sampai gagal, maka Menteri Agama juga harus memberikan penjelasan yang rasional kepada masyarakat. Apalagi, saat ini sebagian tempat ibadah haji itu sudah selesai diperlebar,” kata Hidayat menambahkan.

Menyangkut ancaman musibah yang terus mengintai jamaah haji, Hidayat meminta seluruh jamaah haji istikamah. Dan terus bersikap hati-hati dalam  menjalankan prosesi ibadah. Karena musibah itu selalu mengintai dan  tidak selamanya bisa dihindari.

“Tidak boleh takut. Di manapun musibah bisa terjadi. Di pesawat sampai dihotel sekalipun. Yang penting selalu berhati-hati, dan jaga kondisi aman. Serta terus mengikuti ketentuan yang sudah dibuat negara,” ujar Hidayat.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Menteri Agama mengatakan bahwa kuota jamaah haji Indonesia pada 2016 gagal bertambah. Kegagalan ini melenceng dari janji yang pernah disampaikan menteri agama sendiri. Sebelumnya pemerintah  sempat mengatakan bahwa kuota haji tahun ini akan bertambah sebesar 20 persen.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Viva.co.id

Concern HNW Terkait KPK hingga UU Wirausaha

INFO MPR – Saat berbicara di acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat Jakarta Selatan, Wakil Ketua MPR 88_hidayat-nur-wahid-sidang-tahunan-sudah-dikompromikanHidayat Nur Wahid mengungkapkan concern-nya pada beberapa masalah bangsa. Acara yang  digelar di Aula DPR Kalibata, Jakarta Selatan pada 27 Maret 2016 tersebut dihadiri oleh ratusan tokoh masyarakat.

Disampaikan dalam pertemuan tersebut, Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW ini mendorong agar KPK memberantas masalah korupsi  yang berskala besar. “Yang nilainya ratusan miliar bahkan triulinan, bukan hanya memberantas yang skala kecil, cuma satu miliar bahkan hanya ratusan juta,” ungkapnya. Untuk itu HNW mendorong agar KPK  diperkuat agar kasus seperti BLBI dan Century juga dibongkar.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini juga menyampaikan pentingnya membuat undang-undang anti LGBT. “Komunitas tersebut membahayakan. Di Rusia saja yang tidak berideologi Pancasila mempunya UU Anti LGBT,” tegasnya.

Menyinggung soal aturan atau undang-undang soal umroh, HNW mengungkapkan perlunya aturan soal umroh supaya masyarakat lebih terjamin. Selama ini menurut Hidayat Nur Wahid, Kementerian Agama hanya mengurusi masalah haji. “Padahal jumlah masyarakat yang melakukan umroh lima kali dibanding jumlah masyarakat yang berhaji. Perlu aturan jelas supaya tidak ada agen umroh abal-abal,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat, Hidayat menuturkan bila terus memperjuangkan undang-undang kewirausahaan. Usulan undang-undang ini pun didukung secara aklamasi di parlemen. “Bila usulan itu ditetapkan menjadi undang-undang maka akan membuat kita profesional dan unggul sehingga memperkuat usaha kecil, menengah, dan koperasi,” tutupnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tempo.co

Kyai Ponpes NU: PKS Termasuk Ahlus Sunnah, Bukan Wahabi

Pimpinan Ponpes NU Darul A'mal Metro K.H. Samsuddin Thohir (kiri)
Pimpinan Ponpes NU Darul A’mal Metro K.H. Samsuddin Thohir (kiri)

Jakarta – Tuduhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan aliran wahabi dinilai tidak berdasar, bahkan masuk kategori fitnah. Demikian dikatakan Kyai Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Darul A’mal Kota Metro, KH Samsuddin Thohir.

“PKS jelas-jelas termasuk ahlus sunnah wal jamaah yang selaras dengan apa yang dianut mayoritas Muslim di Indonesia,” ungkap KH Samsuddin Thohir, Rabu (2/12).

Tuduhan anti-tahlil, anti marhabanan, serta tudingan sejenis yang dialamatkan ke PKS terutama menjelang pemilu dan pilkada/ pemilukada seperti sekarang amat disesalkan. “Ini sudah tidak sehat lagi, apalagi saya juga dengar ada yang menjelek-jelekkan PKS dengan menyamakan seperti PKI, ini keterlaluan.”

Dikutip dari: Republika

MTA Dukung Anung-Fajri Emban Amanah Ummat

Solo, PKS Jateng Online – Calon Walikota Surakarta, Anung Indro Susanto melakukan silaturahmi ke Majelis Tafsir Qur’an (MTA) di gedung MTA Mangkunegaran, Surakarta, Kamis (10/9) siang.

Kedatangan Anung bersama rombongan disambut oleh ketua MTA, KH. Ahmad Sukina dan beberapa pengurus MTA, setelah sholat dzuhur diimami Ketua MTA, agenda silaturahmi dilanjutkan dengan berbincang mengenai masalah keumatan dan agenda keagamaan sebagai solusi atas permasalahan umat di Kota Surakarta ke depan. Continue reading

Gubernur Sumbar Makan Sahur Bersama Keluarga Sederhana

PADANG (5/7) – Masrizal, salah seorang warga Kampung Tampat Durian, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terlihat kaget sekaligus gembira. Ia tidak menyangka dikunjungi orang nomor satu di Sumbar, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Bahkan, Gubernur bersama rombongan antara lain Wakil Walikota Padang, Emzalmi, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Edi Hasymi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ekal Lusti serta Camat Kuranji Salisma makan sahur bersama dengan keluarga yang dikaruniai tiga anak itu.

Di dalam rumah berlantai tanah berukuran 7 kali 8 meter, kelurga bersahaja itu menghabiskan waktu santap sahur bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan rombongan singgah sahur Pemko Padang, meskipun sederhana dengan duduk bersila di teras rumah yang sangat sempit.

Singgah Sahur Pemerintah Kota Padang sudah menjadi program rutin sejak Ramadhan 1435 Hijriah. Namun, berbeda dengan pelaksanaan kegiatan singgah sahur sebelumnya. Singgah sahur Ahad (5/7) dini hari dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yang sengaja menyempatkan diri untuk melihat kondisi warga.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, kegiatan singgah sahur bukan sekedar program mengunjungi masyarakat, melainkan juga menyalurkan bantuan berupa bedah rumah dengan nilai Rp20 juta, beserta sejumlah bantuan lain seperti uang bea siswa sekolah dan permodalan usaha.

“Kunjungan tim ini bukan sekedar membawa makan sahur untuk dimakan bersama-sama. Tim membawa bantuan berupa bedah rumah. Ada juga bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dari Dinas Sosial, yang diberikan untuk istri pak Masrizal ini,” kata Irwan Prayitno.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota Padang Emzalmi mengatakan, program bedah rumah telah dilaksanakan sejak tahun 2014 lalu. Sejak program berjalan sudah 600 unit rumah warga yang diperbaiki yang tersebar di sejumlah Kecamatan.

Tahun ini Pemerintah Kota Padang menargetkan program bedah rumah untuk 1000 unit yang tidak layak huni dan dilakukan secara bertahap.

“Kriteria tempat tinggal warga yang dibantu diperbaiki yakni rumah yang tidak layak ditinggali secara teknis maupun kesehatan, seperti lantai masih tanah dan dinding dari papan seadanya. Tahun ini kita akan bedah seribu rumah bertahap. Sampai 2019 program ini tetap dijalankan, hingga tidak ada lagi rumah tidak layak huni,” ujar Emzalmi.

Sementara itu, pasangan suami isteri itu mengaku terkejut dikunjungi Gubernur Sumbar bersama Wakil Walikota Padang Emzalmi beserta rombongan singgah sahur Pemko Padang, mengingat sebelumnya keluarga itu tidak mendapat pemberitahuan secara lisan maupun tulisan akan dikunjungi orang nomor satu di Sumbar. Laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dan isterinya Evayanti sebagai pedagang keripik, tidak mampu berucap banyak selain melontarkan kata senang dan bahagia, karena ternyata masih ada perhatian pemerintah terhadap warganya yang hidup dalam kondisi susah.

“Terkejut, kaget. Tiba-tiba datang Pak Gubernur. Alhadullilah ada bantuan bedah rumah ini. Saya hanya tukang, kadang dapat kerjaan, kadang liburnya panjang. Bagi saya mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah susah, apalagi ada kebutuhan untuk anak juga,” ujar Masrizal.

Pria berusia 39 tahun itu berharap, tempat tinggalnya akan selesai dibedah sebelum Idul Fitri, sehingga di hari Lebaran, keluarganya dapat merayakan hari kemenangan, tinggal di rumah yang layak, yang sejak lama diimpikan namun tak kunjung terwujud karena keterbatasan pembiayaan.

Sumber: http://obsessionnews.com

Pemerintah Berpacu dengan Konsolidasi Elite Politik dan Krisis Ekonomi

JAKARTA (8/7) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintah saat ini sedang berpacu menghadapi dua hal besar, yaitu konsolidasi elite politik dan gejala krisis ekonomi.

Bila Presiden Jokowi mau belajar dari Soeharto maka seharusnya Jokowi menuntaskan dulu konsolidasi politik elite sebagai modal politik untuk menyelesaikan ekonomi yang nyata dan dirasakan masyarakat dampaknya.

Reshuffle kabinet? Apakah ini instrumen untuk konsolidasi politik elite atau instrumen untuk selesaikan masalah ekonomi? Ada yang berpikir bahwa reshuffle bisa menambah runyam persoalan konsolidasi politik elite. Risikonya? Krisis ekonomi lebih cepat datangnya,” ujar Mahfudz, di Jakarta, Rabu (8/7).

Dia menerangkan, Kehidupan politik negeri ini memang tak sesederhana yang dibayangkan sebagian orang. Alih-alih mengembangkan, yang ada dan sudah terbangun pun bisa berantakan.

”Presiden sedang dihadapkan pada realitas modal politik awal yang makin terfragmentasi. Sementara konsolidasi perlu tambahan elemen lainnya,” katanya.

Mahfudz berpendapat, memadukan dua kepentingan dalam reshuffle, yaitu konsolidasi politik elite dan mengelola persoalan ekonomi menurutnya jelas-jelas sangat sulit dan rumit.

”Memadukan keduanya absolutely very complicated. Secara kalkulatif, hanya tersedia waktu enam bulan ke depan bagi presiden untuk tuntaskan agenda konsolidasi politik elite. Jika tidak?Red alert! (lampu merah!),” tegasnya.

Yang dibutuhkan saat ini, kata Ketua Komisi I DPR itu, adalah karakter pemimpin nasional sebagai seorang yang bisa menggalang solidaritas dan pemimpin buat semua atau solidarity maker dan leader for all.

“Dia akan bicara tentang persoalan nyata bangsa ini. Ketika kita sedang menghadapi dua persoalan besar, di sekeliling sedang mengintai (sambil bekerja) kekuatan-kekuatan besar yang berhajat menguasai negeri ini,” katanya.

Mahfudz menambahkan, untuk itu saat ini presiden butuh tiga instrumen kekuatan yaitu aktor keamanan negara yang kuat, aktor politik elite yang tanggap, dan aktor teknokratik yang cerdas.

Presiden bersama ketiga instrumen aktor tersebut bahu-membahu mengelola entitas bisnis-ekonomi, psikologi massa, dan dunia internasional.

“Orientasinya hanya satu: kepentingan nasional. Buang jauh kepentingan personal dan juga kepentingan partai/kelompok. Permainan kekuasaan atau power game yang tak kunjung selesai, bukan hanya akan melumat pemimpinnya, tapi juga akan bisa mengorbankan rakyatnya. Oleh karena itu mari kita taqarrub kepada Allah, agar Allah anugerahkan kejujuran dan kecerdasan,” katanya.

Sumber: http://www.beritasatu.com