Dukung Palestina, Warga Jepara Protes Klaim Donald Trump atas Yerusalem

aDSCF5780Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Jepara menggelar aksi solidaritas untuk warga Palestina. Mereka mengutuk keputusan sepihak Presiden Amerika Donald Trump terhadap pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Aksi dilakukan di depan Kantor Bupati Jepara, Jumat (15/12/2017). Mereka membentangkan bendera Palestina dan sejumlah spanduk. Selain itu, mereka juga berorasi mengutuk dan menolak keputusan Amerika tersebut.

Salah satu spanduk bertuliskan ‘Indonesia Membela Masjid Al Aqso’.

Di sela orasi, dilakukan pembacaan ayat suci Al Quran dilanjutkan doa bersama. Selain itu, massa juga menggalang dana untuk solidaritas warga Palestina.

“Keputusan Amerika merupakan bentuk kedzaliman bagi warga Palestina dan umat Islam di seluruh dunia,” ujar Ketua KNRP Japara, Erik Kurniawan ST usai berorasi, Jumat (15/12/2017).

Lewat aksi kali ini, mereka mendesak Donald Trump untuk segera mencabut keputusannya tersebut. Selain itu, OKI diminta melakukan upaya politik dan diplomatik yang tegas atas persoalan tersebut.

“Kami juga meminta pemerintah Indonesia menekan supaya Amerika mencabut keputusan sepihak tersebut,” pungkasnya.

Sumber: https://news.detik.com/jawatengah/3771417/aksi-protes-klaim-yerusalem-oleh-donald-trump-di-jepara

aDSCF5751_2
Orasi dalam Aksi Solidaritas Palestina Di Jepara (15/12)
aDSCF5813
Massa Aksi Solidaritas Palestina Di Jepara (15/12)
aDSCF5748
Massa Aksi Solidaritas Palestina Di Jepara (15/12)
aDSCF5872_2
Pernyataan Aksi Solidaritas Palestina Di Jepara (15/12)

PKS Kokohkan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Melalui Lomba Baca Kitab Kuning

2bfc3c5a99155efce9bf34480bb5cf04
Lomba Baca Kitab Kuning PKS

Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengungkapkan PKS konsisten melakukan kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Menurutnya, kini PKS sudah dua kali menyelenggarakan Lomba Baca Kitab Kuning.

“Alhamdulillaah seperti tahun lalu lomba ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tahun ini ada 1.094 peserta dari berbagai pesantren di 16 provinsi yang ikut, kami mengapresiasi partisipasi warga yang memiliki ghirah belajar kitab kuning,” kata Jazuli di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Menurut Jazuli, kegiatan ini merupakan bentuk kesungguhan dan kecintaan PKS terhadap ulama serta tradisi intelektual Islam yang diajarkan di pesantren-pesantren bahkan sebagai sarana mengokohkan aqidah ahlus sunnah wal jama’ah.

“Ini untuk menumbuhkan kecintaan kepada ulama, kyai, habaib karena mereka berjasa dalam menerangi jalan umat untuk memahami ajaran Islam. Inilah peran ulama sebagai warosatul ambiya atau pewaris para nabi,” ujarnya.

Kemudian, kata Jazuli, kegiatan baca kitab kuning ini untuk mendorong generasi muda Indonesia agar cinta dan mempelajari bahasa Arab. Karena, bahasa Arab adalah bahasa al-Qur’an dan bahasa khasanah keilmuwan/intelektual Islam yang orisinal.”Dengan demikian, lomba ini sekaligus mendorong intelektualitas di kalangan generasi bangsa,” jelas dia.Untuk itu, Jazuli berharap kepada generasi muda termasuk kader dan simpatisan PKS untuk mencintai ulama dengan menghidupkan karya-karya klasik mereka. Terlebih, Hari Santri yang sudah ditetapkan sebagai hari nasional hendaknya dijadikan momentum untuk kebangkitan umat di Indonesia.

“Lomba baca Kitab Kuning ini wujud PKS sejak didirikan beraqidah ahlus sunah wal jamaah dan tidak berubah sampai kapan pun, bahkan semakin mengokohkannya dalam kehidupan umat Islam di Indonesia,” tandasnya. [ris]

 Dikutip dari: Inilah.com

KPU Jepara Gelar Gerakan Sadar Pemilu Sambut Pilgub Jateng 2018

Gerakan Sadar Pilgub 2018 di Jepara (Foto: KPU Jepara)
Jalan Sehat GSP di Jepara (Foto: KPU Jepara)

Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara,  menggelar jalan sehat dalam rangka pencanangan Gerakan Sadar Pemilu (GSP) Minggu (29/10). Gerakan Sadar Pemilu ini merupakan agenda nasional yang digelar serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang bersaman.

Baca Juga: PKS Jepara Resmikan Tim Pemenangan Pilgub Jateng 2018

Di Jepara, pencanangan Gerakan Sadar Pemilu ini dimanfaatkan untuk mengingatkan masyarakat bahwa dalam waktu dekat ini akan ada momen politik yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pilgub Jateng Tahun 2018 menjadi agenda pemilu terdekat yang akan dihadapi masyarakat, Jepara.

Oleh karena itu, dalam Pencanangan Gerakan Sadar Pemilu itu, KPU Jepara sekaligus menyosialisasikan bahwa masyarakat akan diminta kembali menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jateng yang akan dilaksanakan pada Rabu 27 Juni 2018.

“Kita menginginkan semua elemen bangsa bersinergi, berkolaborasi dan bergerak bersama untuk menyadarkan publik bahwa pemilu sebagai pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat adalah sesuatu yang penting bagi mereka,” kata Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri.

Disarikan dari: KPU Jepara

Daftar Peserta Pemilu 2019, PKS Jepara Resmi Diterima

Pendaftaran PKS di KPU Jepara (Foto: Tim jepara.pks.id)
PKS Mendaftar di KPU Jepara (Foto:  jepara.pks.id)

Jepara – Dari 15 partai politik (parpol) yang mendaftar, 14 dinyatakan diterima pendaftarannya sebagai peserta Pemilu 2019 di KPU Jepara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk parpol yang persyaratannya telah lengkap sejak awal bersama Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Golkar, PAN, PSI dan PDI Perjuangan.

Tujuh parpol lain yang melengkapi persyaratan setelah diberi waktu perbaikan oleh KPU yaitu Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Berkarya, PPP, Partai Demokrat, PKB, dan PBB. Sedangkan Partai Idaman dinyatakan gagal karena belum memenuhi persyaratan hingga waktu perpanjangan berakhir.

“Meski tidak memenuhi syarat di Jepara belum tentu gagal jadi peserta Pemilu. Nanti, lihat dulu hasil di KPU Pusat,” kata Komisioner KPU Kabupaten Jepara, Anik Solihatun Rabu (18/10/2017) pagi.

Disarikan dari: DetikNews

NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika Sudah Final Bagi PKS

Presiden PKS Sohibul Iman (Foto: PKSFoto Jateng)
Presiden PKS Sohibul Iman (Foto: PKSFoto Jateng)

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sudah final dan tidak perlu dibahas lagi.

“Semua konsensus kehidupan bernegara buat PKS sudah selesai. Khusus proklamasi 1945, buat PKS tidak ada proklamasi kemerdekaan lain, selain proklamasi 17 Agustus 1945,” ujar Sohibul Iman dalam sambutannya, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2017).

Dalam momen peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI, Presiden PKS menyerukan kepada para kader partai untuk terus memupuk rasa nasionalisme, dan tidak salah memaknai konsep globalisasi.

Sekalipun dunia sudah seperti tanpa batas, Sohibul Iman menyebut kepentingan Indonesia tetap harus diperjuangkan.

“Sekalipun kita sudah tanpa batas, tapi menyejahterahkan Indonesia tidak bisa diberikan ke orang lain, harus diperjuangkan oleh kita sendiri,” ujar dia.

Disarikan dari: Kompas

Anggota DPRD Jateng Sesalkan Rusaknya Terumbu Karang di Karimunjawa Jepara

Riyono aleg DPRD Jateng (Foto: pks.id)
Riyono aleg DPRD Jateng (Foto: pks.id)

Semarang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono menyesalkan rusaknya terumbu karang, di kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Anggota Komisi B DPRD Jateng ini mengatakan, kerusakan terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa ini cukup parah, bahkan tak kalah dengan kerusakan terumbu karang yang terjadi di kawasan Raja Ampat, Papua. “Pemicu kerusakan terumbu karang di Karimunjawa ini tongkang yang jamak bersandar di zona tradisional kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNK),” ungkapnya, di Semarang, Rabu (22/3).

Perihal kerusakan terumbu karang ini, kata Riyono, telah membuat sejumlah aktivis lingkungan setempat protes terkait aktivitas ‘liar’ tongkang- tongkang tersebut. Menurut Riyono, zona tradisional di bawah kewenangan BTNK diperuntukkan bagi aktivitas kapal-kapal nelayan tradisional.

Kawasan ini tidak diperuntukkan bagi tongkang meskipun cuaca di Laut Jawa sedang tidak bersahabat. “Hal ini jelas- jelas menunjukkan, aktivitas tongkang telah melanggar konstitusi apapun alasannya. Aparat yang berwenang harus menindak tegas siapa yang melakukan pelanggaran ini,” kata Riyono.

Ia juga menyampaikan, aktivitas ‘liar’ tongkang tersebut tak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini juga telah menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat setempat. Sebab masyarakat di Karimunjawa kini semakin terbiasa bertransaksi gelap dengan anak buah kapal (ABK) tongkang. Baik berupa transaksi barter barang, maupun transaksi lain yang cenderung melanggar hukum “Termasuk transaksi mengarah prostitusi,” ujarnya.

Wakil rakyat ini menambahkan, perihal kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, cepat direspon oleh Pemerintah pusat. Ia pun berharap kerusakan terumbu karang yang terjadi di wilayah Kepulauan Karimunjawa ini juga mendapatkan perhatian Pemerintah pusat. Karena dampak yang diakibatkan juga sangat jelas.

Terkait hal ini, Riyono juga menyampaikan bakal mempersiapkan judicial review UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dinilai tidak pro lingkungan. Menurutnya, dalam konstitusi ini ancaman bagi perusak terumbu karang hanya berupa pidana 1 tahun dan denda Rp 50 juta. “Perihal rencana ini sudah saya konsultasikan dengan pakar hukum dan kemungkinan akan saya ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Riyono.

Disarikan dari: Republika.co.id

Diajak Masuk Koalisi Besar, PKS Siapkan Sani dan Nur Mahmudi Jadi Cawagub

Jakarta – PKS mengaku diajak oleh PDIP masuk koalisi besar untuk menghadapi Gubernur DKI incumbent Basuki 99b1b34c-15b2-4018-8ea2-c6d767211ff8Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. PKS menyiapkan cawagub.

“PKS diajak berkomunikasi dengan PDIP, Gerindra, PKB, PAN. Kita biasa berkomunikasi dengan kawan-kawan ini,” ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Selasa (7/6/2016).

PKS siap ikut berkoalisi karena 11 kursi di DPRD DKI tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Syarat minimal untuk mengusung calon berjumlah 22 kursi.

“Yang sudah ajak kami dari PDIP. Itu bisa juga mengajukan calon alternatif. Berapa jumlahnya kita belum tahu, tapi jelas komunikasi sudah berjalan. Saya mendukung agar parpol mencalonkan dari parpol. Independen ya sudah terserah masing-masing,” ucap Hidayat.

Meski sudah melakukan penjajakan dengan PDIP, Gerindra, PKB, dan PAN, saat ini PKS mengaku masih melihat perkembangan yang ada. PKS juga menurut Hidayat sudah menyiapkan sejumlah kadernya agar bisa diusulkan untuk disandingkan dengan calon dari PDIP.

“Kami tidak mungkin mencalonkan untuk DKI-1, kalau kami mencalonkan untuk DKI-2. Kami punya calon untuk itu. Posisi kami untuk DKI-1 monggo PDIP untuk mengajukan. Kami akan lihat calon PDIP siapa, calon Gerindra siapa,” ujarnya.

Setidaknya ada dua nama elite PKS yang disebut Hidayat sudah disiapkan. Yakni Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana (Bang Sani) dan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

“Bisa Bang Sani, bisa juga teman-teman lain termasuk Pak Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok yang kemarin, untuk DKI-2 masih mungkin. Masih bisa dirundingkan. Kami tentu harus memusyawarahkannya dengan kader, karena kami juga melakukan seleksi internal,” beber Hidayat.

Tak hanya itu, PKS pun masih menunggu keputusan dari PDIP dan Gerindra terkait calon-calon yang akan diusung pada koalisi besar tersebut. Hidayat juga menegaskan bahwa koalisi ‘gemuk’ itu tidak dimaksudkan untuk menjegal Gubernur DKI petahana Basuki T Purnama (Ahok) yang memilih maju melalui jalur independen.

“Dari PDIP belum menyebutkan nama. Apakah benar Bu Risma (Wali Kota Surabaya), atau Pak Ganjar (Gubernur Jateng), atau Pak Djarot (Wagub DKI). Kami belum tahu karena PDIP juga belum menyampaikan secara final. Apalah PDIP akan mendengarkan partai-partai yang mau diajak koalisi, kita akan lihat,” sebut Wakil Ketua MPR itu.

“Menurut saya bukan dalam rangka koalisi besar melawan Ahok, nggak. Ini adalah pilihan demokrasi yang terbuka. Yang calon independen itu pilihan demokrasi dan itu boleh. Dari parpol, dan koalisi boleh,” imbuhnya mengakhiri.

sumber : detik.com

Ketua Fraksi PKS: Pembangunan Perpustakaan DPR Belum Tepat

Jakarta – Rencana pembangunan perpustakaan DPR, yang dikatakan oleh Ketua DPR Ade Komarudin akan menjadi Jazulayasperpustakaan terbesar di Asia Tenggara, menimbulkan reaksi dan polemik di media dan publik. FPKS DPR memandang rencana pembangunan perpustakaan DPR untuk saat ini belum tepat.

“Sebelum bicara pembangunan fisik, pertama-tama Fraksi PKS mengapresiasi gagasannya dulu, yakni sebagai upaya mengembangkan tradisi keilmuan dan budaya baca di kalangan dewan sehingga kualitas kebijakan DPR akan semakin meningkat dengan berbasis pada data dan referensi yang kuat,” kata Jazuli kepada wartawan, Rabu (6/4/2016).

Terkait dengan hal itu, fokus utama DPR saat ini adalah peningkatan kinerja dan perbaikan kepercayaan publik, antara lain dengan meningkatkan produktifitas legislasi, pembelaan yang kuat pada kepentingan rakyat, memperbaiki citra terkait korupsi, etika, narkoba, dan sebagainya. Sementara dalam konteks pengawasan mendesak pemerintah untuk fokus bekerja tidak beretorika dan pencitraan, apalagi membuat kegaduhan di internal kabinet.

“Berkaca pada prioritas tersebut serta mengingat situasi dan kondisi ekonomi rakyat maka Fraksi PKS menilai belum tepat pembangunan perpustakaan saat ini. DPR bisa memaksimalkan perpustakaan yang ada,” tandasnya.

Politisi PKS yang sudah tiga periode menjadi anggota DPR ini mengatakan, sejatinya seorang anggota DPR terpilih adalah orang yang memang sudah mempersiapkan diri secara komitmen, kompetensi, dan pengetahuan (knowledge) untuk mendesain kebijakan yang berkualitas.

“Wakil rakyat yang baik sadar penuh akan hal ini. Lalu dia terus mengembangkan diri, mau belajar dan membaca untuk memperkuat kapasitas dan kompetensinya,” ujar kandidat doktor UNJ ini.

Namun Jazuli Juwaini sadar bahwa pemilu dan demokrasi Indonesia belum ideal dan tidak serta merta menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas, karena preferensinya lebih kuat pada popularitas dan kekuatan materi (uang).

“Karena itu, ke depan rakyat juga harus memilih dengan cerdas, jangan memilih calon karena iming-iming uang/materi tapi tidak punya kemampuan intelektual dan kapasitas yang baik,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

Presiden PKS: Rasisme dalam Pemilu tak Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pertarungan _DSC0913.JPGdemokrasi apa pun seperti pemilihan kepala daerah, pemilu atau pemilihan presiden tidak sepantasnya menggunakan unsur rasisme.

Sohibul menjelaskan, sentimen primodialisme harus ditinggalkan. Menurut dia, persaingan dalam pemilu harus melalui kinerja bukan rasisme. Hal tersebut diungkapkan Sohibul saat dimintai tanggapannya mengenai kicauan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra yang menulis kicauan bernada rasisme lewat Twitter.

“Saya tidak spesifik dengan tulisannya, tapi rasisme itu tidak baik,” katanya usai menjamu pertemuan Koalisi Merah Putih di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (31/3).

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok marah dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra karena rasis terhadap warga keturunan China di Indonesia. Ahok menanggapi pernyataan Yusron yang menilai Ahok arogan.

“Ada yang nge-tweet nakutin, ‘Kasihan lho, turunan China miskin nanti dibantai gara-gara Ahok.’ Itu kurang ajar, namanya rasis,” kata Ahok. Hanya, Ahok pun membawa-bawa Masyumi dalam pernyataannya untuk merespons Yusron. Dia menuduh Masyumi hendak mengganti sila pertama Pancasila saat masa kemerdekaan.

Pernyataan tersebut pun mendapat sorotan. Ahok dinilai tak mengerti sejarah karena adanya Pancasila justru tak lepas dari sikap legawa dari tokoh-tokoh Masyumi yang bersedia menghapus tujuh kata hasil Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

Sumber: Republika.co.id

Aher: BBM Turun, Harus Ada Penyesuaian Tarif

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan penurunan harga Aherbahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah harus disertai dengan penyesuaian tarif angkutan umum.

“Contohnya tarif angkutan, itu sekitar tiga persen. Pokoknya kami akan menyesuaikan dengan keputusan pusat,” kata Ahmad Heryawan ketika dimintai tanggapannya tentang penurunan harga BBM, di Bandung, Kamis (31/3/2016).

Pihaknya juga meminta para penjual barang untuk ikut menyesuaikan karena harga barang-barang juga ikut turun seiring penurunan harga BBM.

“Penurunan BBM tentu akan berpengaruh pada psikologis masyarakat karena itu harus ada penyesuaian tarif dan harga lainnya,” kata dia.

Menurut dia, selama ini, ketika harga BBM naik, harga barang-barang langsung mengalami kenaikan namun ketika harga BBM turun. Harga barang-barang belum tentu diturunkan.

Dia mengatakan berapa pun pemerintah pusat meminta pihaknya untuk menurunkan tarif, Ia akan segera menurunkan.

“Dan seharusnya, masyarakat juga harus adillah, khususnya masyarakat penjual barang. Kalau naik ‘fair’ banget naik buru-buru. Tapi kalau turun tidak segera turun. ‘Fair’ ajalah biar berkah,” katanya.

Dia mengatakan, semua pihak tinggal menunggu keputusan pusat sehingga jika harga BBM turun, maka akan segera ada surat dari berbagai pihak terkait kalau ada hal-hal yang terkait dengan keputusan konsumsi harus turun.

“Khususnya terkait ongkos angkutan karena BBM nya turun, maka ongkos pun harus turun juga. Pasti itu segera,” kata dia.

Pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar mulai 1 April 2016 pukul 00.00 WIB.

“Kita putuskan harga premium Rp 6.950 per liter menjadi Rp6.450 per liter turun Rp500 per liter. Solar Rp 5.650 menjadi Rp 5.150. Minyak tanah tetap,” ucap Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (30/3/2016).

Sumber: Kompas.com